Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berjanji akan mengawal Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dalam melakukan teroboson pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut. Pasalnya, selama ini keberadaan BPWS dinilai ‘kabur’.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Dapil XI, Haryono Abdul Bari, saat pelaksanaan kegiatan reses I di Hotel Madinah, Pamekasan. Menurutnya, selama sembilan bulan sejak jembatan Suramadu diresmikan, tidak ada langkah kongkrit atau terobosan yang dilakukan BPWS untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal pengembangan tata ruang.
“Apa dan siapa itu BPWS masih tidak jelas. Untuk itu, kami akan melakukan pengawalan terhadap BPWS,” katanya, Sabtu (10/4/2010).
Pengawalan tersebut, tidak serta merta mengetahui program apa saja yang akan dilakukan BPWS, tetapi murni memberikan anggaran berupa dana sharing kepada BPWS agar pengembangan yang akan dilaksanakan berjalan dengan maksimal. Sebab, sambung Bari, Kementrian Pekerjaan Umum (PU) tidak pernah memberikan dana bagi hasil.
“Ini sudah jadi janji kami pada BPWS. Saat ini, kami telah menyelesaikan rekomendasi yang nantinya akan diberikan kepada Gubernur Jatim. Semua kami lakukan, ada akselerasi pembangunan di Madura,” tandasnya.
Politisi dari Partai Demokrat ini berjanji, dalam waktu dekat, akan mendatangi Kementrian PU untuk mempertegas posisi BPWS yang saat ini masih kabur. Sebab, BPWS sendiri masih masuk dalam anggaran Kementrian PU. “Pokoknya akan kami usahakan. Yang terpenting saat ini ada perubahan di Madura, khususnya pembangunan pada kaki-kaki di sekitar suramadu. Untuk pembebasan lahan juga masuk di dalamnya yang akan nanti kita selesaikan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan reses DPRD Jatim Dapil XI ini, juga dihadiri Ketua Komisi E DPRD Jatim Dapil XI, Iskandar, Anggota DPRD Pamekasan dari Partai Demokrat, Farid, Sekwan DPRD Jatim serta Kepala Desa (kades) se Pamekasan.