Pamekasan (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Haryono Abdul Bari akhirnya angkat bicara terhadap polemik yang terjadi antara ratusan warga di Dusun Daya Desa Rek Kerek Kecamatan Palenga’an, Pamekasan dengan SPE Petroleum selaku pihak yang bertanggung jawab melakukan eksplorasi minyak dan gas (migas) di wilayah tersebut.
Pria asal Kabupaten Sampang ini menginginkan, sebelum melangkah pada kegiatan seismik dan pengeboran di beberap titik di Pamekasan, anak perusahaan PT. Petrochina ini harus bisa memberikan pengertian terhadap masyarakat secara luas, bahwa kedatangannya justru ingin mengembangkan dan mengolah kekayaan alam yang ada di Madura.
“Jadi, SPE Petroleum jangan datang seperti saat belanda menduduki Indonesia. Harus ada aturannya,” katanya, usai pelaksanaan kegiatan reses I Dapil XI DPRD Jatim di Hotel Madinah, Pamekasan, Sabtu (10/4/2010).
Dikatakan, jauh sebelum Eropa terbuka untuk mencari dunia baru, warga pribumi di Indonesia hidup penuh damai. Situasi tersebut, sambung Bari, berubah drastis saat orang-orang Eropa mulai berdatangan dengan dalih berdagang. Hal yang lebih ironis, lanjut Bari, kedatangan mereka membawa pasukan tempur lengkap dengan senjata.
“Saat itulah, Eropa mengetahui jika beberapa wilayah sangat kaya dengan sumber daya alamnya, yang tidak terdapat di belahan dunia manapun. Seperti karet, lada, dan rempah-rempah lainnya, selain itu Eropa juga mencium adanya emas dan batu permata yang tersimpan di perut bumi kita. Akhirnya, Eropa bernafsu untuk mencari semua hal yang selama ini belum pernah didapatkannya,” tandasnya.
Untuk itulah, untuk tidak serupa seperti Belanda, tidak ada salahnya SPE Petroleum melakukan pendekatan terhadap masyarakat secara luas. “Beri mereka sosialisasi, bahwa hal yang dilakukannya tidak akan sama seperti lumpur Lapindo,” pungkasnya.