Jombang (beritajatim.com) – Merebaknya isu filter rokok yang mengandung hemoglobin darah babi, membuat sejumlah perusahaan rokok di Jombang berwajah muram. Sementara itu, untuk meredam isu tersebut, sejumlah ulama meminta pemerintah memberi label halal haram pada produk rokok.
Abdurrohim, Ketua ASPRRI (Asosiasi Perusahaan Rokok Republik Indonesia) Jombang mengatakan, berkembangnya isu adanya hemoglobin dalam filter rokok membuat resah. Ia khawatir, isu tersebut akan menurunkan omset produksinya.
Ia menambahkan, kondisi pengusaha rokok akhir-akhir ini ibarat jatuh tertimpa tangga. Bagaimana tidak, awalnya mereka didera kenaikan cukai, kemudian dihajar oleh adanya fatwa haram merokok. Dan yang terakhir beredarnya isu hemoglobin dalam filter rokok. “JIka sudah demikian, maka sebanyak 16 perusahaan rokok di Jombang bisa gulung tikar,” kata Ainur Rohim ketika ditemui dikediamannya, Jumat (9/4/2010).
Untuk mensiasati gempuran isu itu, Abdurrohim mempunyai siasat tersendiri. Ia terpaksa mengurangi produksi rokok. Bukan hanya itu, puluhan karyawan juga ia rumahkan. “Jika ada tambahan order, para karyawan itu kita panggil kembali,” kata pria berambut lurus ini sembari memperlihatkan sejumlah peralatan produksi yang terbengkalai di gudang.
Khusus terkait dengan isu darah babi, pengusaha rokok rumahan ini 100 persen tidak percaya. Dia menilai, tujuan dihembuskannya isu tersebut hanya untuk menggembosi perusahaan rokok. Dengan begitu, perusahaan rokok rumahan akan gulung tikar, dan yang Berjaya hanya perusahaan rokok besar.
Sementara, sejumlah ulama pondok pesantren di Jombang menanggapi isu kandungan babi dalam filter rokok secara dingin. Mereka menilai isu tersebut belum jelas kebenarannya sehingga tidak perlu ditangapi secara serius.
KH Irfan Sholeh, Ketua Yayasan Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang mengatakan, secara dhohir filter rokok masih halal. Alasannya, kandungan babi dalam rokok tersebut belum diteliti secara benar oleh lembaga terkait. “Apalagi secara dhohir bentuknya masih berupa filter rokok,” kata kiai yang juga pecandu rokok ini.
Pun demikian, dia berharap pemerintah melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia) harus tegas mengeluarkan fatwa. Namun, kata dia, fatwa tersebut harus sesuai dengan koridor hukum fiqih serta didahului dengan penelitian ilmiah dan akurat. “Jadi label halal haram itu bisa diterapkan secara benar,” pungkasnya.